Perbankan Perlu Kasih Dispensasi Kredit ke Pengusaha

Perbankan Perlu Kasih Dispensasi Kredit ke Pengusaha

Perbankan Perlu Kasih Dispensasi Kredit ke Pengusaha

Perbankan Perlu Kasih Dispensasi Kredit ke Pengusaha – Dampak penyebaran virus corona usaha kecil untuk masalah besar dalam menjaga aliran skala uang tunai (cash flow) dalam operasi itu.

Presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani tampaknya bank harus dispensasi memberi kredit.

“Sekarang telah menjadi subyek dari dampak pariwisata (covid-19), bahan baku industri terbatas. Ini harus diikuti sampai arus kas dipertahankan, harus ada penguatan UKM, harus diberikan relaksasi di perbankan, “kata Rosan Johny kopi, Jakarta, Sabtu (2020/03/14).

Menurut Rosan, dispensasi kredit mulai berlaku enam bulan atau bahkan sampai dengan Desember 2020 untuk menghindari kredit macet atau NPL.

“Misalnya, Jakarta, yang telah ditutup beberapa situs yang tidak banyak seperti kegiatan bisnis restoran UKM. Kredit buruk seharusnya tidak dihukum adalah orang yang jatuh risiko kredit dapat dikurangi,” tambahnya.

Kadin Indonesia juga menyerukan penghentian pajak penghasilan retribusi atau pendapatan 25 selama enam bulan.

Lain Kemudan meminta tarif pajak pengusaha karyawan atau pajak deferral Pasal 21.

“Usalan karena kita harus menjaga perusahaan dan dampak diantisipasi Covid-19”, telah ditunjukkan.

Pemerintah stimulus sebelumnya fiskal yang mengandung empat poin di antaranya adalah:

pajak penghasilan 1. Relaksasi pasal 21 (PPh Pasal 21)
Relaksasi disediakan melalui pajak pada Pasal 21 oleh Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen dalam pendapatan pekerja dengan jumlah 200 juta dolar di sektor industri pengolahan, bahkan untuk tujuan ekspor / layang-layang dan untuk tujuan ekspor Industri Kecil dan Menengah atau komet IKM.

Pendapatan DTP diberikan selama 6 bulan dari bulan April sampai September 2020.

Nilai kepada pemerintah sebesar Rp 8,60 triliun.

2. Relaksasi dari Pasal pajak 22 Impor (pajak impor Pasal 22)
Relaksasi terjadi melalui pembebasan pajak skema Pasal 22 Impor ke 19 sektor, pembayar pajak dan wajib pajak tertentu layang-layang layang-layang UKM.

Pasal 22 pembebasan pajak impor yang diberikan selama 6 bulan dari bu | akhir April-September 2020 dengan perkiraan total rilis Rp 8.15 triliun.

3. Relaksasi Pajak Penghasilan 25 Pasal (Pasal 25)
Relaksasi terjadi melalui sistem pengurangan pajak penghasilan pasal 25, 30 persen untuk 19 sektor-sektor tertentu Kite pembayar pajak, dan pembayar pajak IKM KlTE selama 6 bulan dari bulan April sampai September 2020.

estimasi jumlah pengurangan dari jumlah Rp 4,2 triliun.