Hanya 7 Persen Perusahaan Terima Insentif Pemerintah

Hanya 7 Persen Perusahaan Terima Insentif Pemerintah

Hanya 7 Persen Perusahaan Terima Insentif Pemerintah

Hanya 7 Persen Perusahaan Terima Insentif Pemerintah, – Indonesia dianggap butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun.

Demikianlah laporan terbaru dari Bank Dunia yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, seperti dikutip Senin. Laporan tersebut didasarkan pada sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk membantu perusahaan yang terdampak pandemik COVID-19. Namun berdasarkan riset Bank Dunia, mayoritas perusahaan di Indonesia tidak menerima insentif yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil survei https://motorvista.com/, yang dilakukan Bank Dunia dari 15-23 Juni 2020, melalui telepon terhadap 850 perusahaan nasional dari skala kecil hingga besar, hanya 7 persen yang mengaku mendapatkan insentif dari pemerintah.

“Kalau untuk science dibutuhkan 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Ini hasil yang perlu untuk memperbaiki diri dalam kualitas pendidikan kita,” terangnya.

Sri Mulyani akan menyampaikan hasil tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Serta pemerintah daerah karena ikut mengelola pendidikan.

Mayoritas perusahaan mengaku tidak tahu keberadaan berbagai insentif dari pemerintah

Bantuan tersebut utamanya didominasi oleh jenis bantuan lainnya termasuk bantuan sosial, kemudian disusul oleh bantuan fiskal, dan bantuan kredit.

Sementara itu, 93 persen perusahaan lainnya mengaku tidak menerima bantuan dari pemerintah. Mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut mengaku tidak mengetahui keberadaan dari berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah.

Saran Bank Dunia untuk pemerintah

Untuk itu, Bank Dunia menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki komunikasi dengan para pelaku usaha nasional, agar dapat meningkatkan efektivitas program-program bantuan yang telah disiapkan.

“Memberikan bantuan terikat waktu yang ditargetkan untuk upah, guna mengurangi kerugian pendapatan yang besar bagi pekerja dan untuk melestarikan yang berharga,” tulis riset itu.

Berbagai alasan perusahaan tak mendapat insentif dari pemerintah

Adapun, sebanyak 53 persen perusahaan yang mengaku tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Beralasan tidak mengetahui keberadaan program-program insentif.

Kemudian 21 persen lainnya mengaku tidak tahu kenapa harus mengambil program bantuan. 5 persen di antaranya tidak berhak menerima bantuan, 4 persen mengaku tidak membutuhkan, 6 persen lain sudah mengajukan tapi ditolak, dan 4 persen sisanya merasa kesulitan untuk mendaftar.