Pemerintah Beri Insentif Bagi Industri Media

Pemerintah Beri Insentif Bagi Industri Media

Pemerintah Beri Insentif Bagi Industri Media

Pemerintah Beri Insentif Bagi Industri Media, – Pemerintah memastikan industri media akan memperoleh insentif umum untuk mengatasi dampak pandemik COVID-19. Kekhawatiran yang muncul akibat pandemik yakni mulai dari ancaman penutupan perusahaan pers hingga PHK para pegawai.

Kepastian itu sudah disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ketika melakukan pertemuan virtual dengan beberapa pihak yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta pada Jumat.

Apa saja insentif yang disiapkan oleh pemerintah bagi perusahaan media di tengah pandemik COVID-19?

1. PPN bahan baku media cetak akan ditanggung pemerintah

Industri media cetak menjadi salah satu fokus yang akan menerima bantuan dari pemerintah. Dalam diskusi kemarin turut disebut, pemerintah akan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kertas koran. Hal ini sesuai dengan janji presiden Joko Widodo sejak Agustus 2019 lalu.

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah,” demikian ungkap Dewan Pers melalui keterangan tertulisnya pada Jumat kemarin.

2. Anggaran iklan layanan masyarakat kementerian dialihkan ke media lokal

Insentif lainnya yang tengah disiapkan yaitu pajak penghasilan (PPh) karyawan juga akan dibebaskan. “Ini berlaku bagi karyawan yang berpenghasilan selama Rp200 juta per tahun,” kata Dewan Pers.

Seluruh kementerian juga akan diinstruksikan untuk mengalihkan anggaran belanja iklan. terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19,” ujar Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

3. Pemerintah akan menangguhkan pembayaran beberapa beban termasuk iuran listrik

Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah juga mengupayakan mekansime penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Selain itu, kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan bagi industri pers ikut ditanggung pemerintah.

Dewan Pers menambahkan penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media rencananya juga akan didiskusikan oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan keringanan cicilan pajak korprasi. Bila semula cicilan pajak korporasi turun hanya 30 persen, maka kini merosot jadi 50 persen.

4. Pandemik COVID-19 turut berpengaruh ke pemasukan industri media

Sementara, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Imogen Communication Institute (IGI) di 140 media di 10 kota besar di Indonesia menemukan fakta 70,2 persen responden menyatakan pandemik COVID-19 jelas berpengaruh terhadap bisnis media.

“Yang paling berdampak adalah pendapatan media,” ungkap Managing Director IGI, Jojo S. Nugroho pada Kamis kemarin.

Ia mengatakan sebanyak 39 persen dari dampak itu terkonsentrasi pada menurunnya pemasukan iklan dan sponsor kegiatan juga berkurang. Akibatnya, arus kas terganggu dan sebagian perusahaan melakukan efisiensi karyawan atau PHK mereka.

Survei dilakukan usai new normal diberlakukan dan karyawan mulai kembali bekerja.