Program Prioritas Kementerian PUPR

Program Prioritas Kementerian PUPR

Program Prioritas Kementerian PUPR

Program Prioritas Kementerian PUPR, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memrioritaskan empat program pembangunan sebagai bagian “refocusing” anggaran selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Prioritasnya adalah mengatasi pandemi, makanya dipotong Rp44 triliun, kami di PU ini prioritasnya padat karya. Kami punya Rp11,6 triliun untuk padat karya, baik di irigasi, jalan, perumahan, air minum, dan sanitasi”. Kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi proyek pembangunan Kampus Politeknik PU di Semarang, Kamis.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh pagu anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun. Dan menjadikan Kementerian PUPR sebagai instansi pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar tahun depan.

Melansir dar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan. Kerangka program Kementerian PUPR pada 2021 mendatang disusun berdasarkan 5 visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 2019-2024, dampak pandemi COVID-19, serta tema dan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2021.

Menurut dia, program padat karya akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk sekitar 605.000 pekerja selama tiga bulan dan saat ini progresnya mencapai 15 persen.

Prioritas Kementerian PUPR berikutnya adalah pembangunan dan pengembangan lima destinasi wisata yakni Danau Toba (Sumatera Utara). Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika(Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Dari 6 kelompok prioritas tersebut, Menteri Basuki menyatakan, Kementerian PUPR bakal meningkatkan alokasi program PKT pada 2021. Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Utamanya lewat pembangunan infrastruktur yang melibatkan langsung warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun. Dialokasikan sebesar Rp 18,14 triliun untuk program PKT. Jumlah ini meningkat dari program PKT tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp. 12,32 triliun,” ujar Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengutarakan, Komisi V DPR sepakat untuk mendukung program tahun 2021 difokuskan ke padat karya. “Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat kita dukung penuh. Bagaimana stimulus dari APBN agar bisa berdampak langsung ke masyarakat bawah,” ungkap Lasarus.

Melansir dari https://capitolhillbillies.net/, Menteri Basuki, secara keseluruhan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 akan banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Antara lain untuk pembangunan 54 bendungan yang terdiri atas 11 bendungan baru dan 43 bendungan on going. Serta 24 embung, 25 ribu ha lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, program padat karya P3TGAI di 12 ribu lokasi, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu ha lahan irigasi, serta revitalisasi 5 danau.

Sementara di bidang konektivitas untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

Di bidang permukiman digunakan untuk pembangunan 2.012 liter per detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 ha permukiman kumuh dan KSPN.

Selanjutnya, di bidang perumahan untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dan 40 ribu unit prasarana dan sarana umum. Terakhir, alokasi anggaran 2021 untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan kontruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.